Kepala Sekolah Menjerit, Bosda Terlambat, Sekolah Dilarang Melakukan Pungutan Liar

Naskah / Fhoto : Sukrie

Banyak sekolah yang ada di Samarinda menghadapi persoalan  dana. Sekian bulan dana Bosda  maupun Bosnas belum diterima pihak sekolah, sehingga para
kepala sekolah menjerit tanpa henti hanya menangis dalam perasaan .

Tidak mungkin melakukan unjuk rasa memprotes keterlambatan pembayaran Bosda/ Bosnas  Karena  bagaimanapun setiap kepala sekolah dituntut harus bisa menjalankan. Harapan dan kenyataan  menghantui perasaan seorang pemimpin yang diberi tugas untuk memegang jabatan yakni sebagai kepala sekolah .

Keluh kesah dari beberapa guru maupun kepala sekolah yang ada disamarinda hampir sama . Dia harus mencari pinjaman kepada orang lain bahkan kabarnya ada yang sampai menjual barang berharga milik pribadinya hanya sekedar untuk menutupi hutang sekolah. Namun menjadi masalah ketika  kepala sekolah mau cari hutangan tidak  ada yang mau memberi pinjaman .Dari pantauan  di lapangan banyaknya kepala sekolah menjerit dengan adanya keterlambatan Bosda , walau dalam hati kecilnya marah dan kecewa . Bagaimana beratnya perjuangan kepala sekolah mengusahakan dana  untuk kegiatan sekolah . Dengan tujuan agar tidak terganggu  proses belajar mengajar siswa . Selain itu juga  dana sertifikasi guru yang belum diterima 1 bulan sampai saat ini belum ada kejelasan .

Persoalan ini tentunya  menjadi bumerang bagi orang tua murid apabila harus terbebani bermacam sumbangan. Bagaimanapun dia menginginkan anaknya sekolah dengan lebel “ Gratis “Karena  disisi lain pemerintah selalu menggadang program sekolah gratis, sedangkan  sekolah membutuhkan dana operasional. Sekarang setiap sekolah tidak diperbolehkan untuk melakukan  pungutan liar.

Sementara ujian sekolah sudah berjalan tapi dana operasional dimiliki sekolah tidak ada , banyak sekolah teriak agar dana Bos/Bosnas bisa dicairkan agar kegiatan sekolah berjalan normal  .

Lain halnya apa yang disampaikan Norsobah anggota Komisi IV DPRD Kota samarinda terkait keterlambatan pembayaran bantuan operasional sekolah ( Bosda) dan insentif guru . Dinilainya Pemerintah Kota harus bisa secepatnya mencari solusi bagaimana mengatasi masalah yang ada . Hal ini penting , apa lagi  kelas 3 akan mengikuti ujian nasional .Belum cairnya Bosda maupun insentif guru akan berdampak negatif pada  jalannya pendidikan . Masih adanya pungutan liar yang dilakukan sekolah dengan berbagaai alasan ,  namun bisa memaklumi melihat kondisi  yang terjadi sekarang ini karena tidak bisa langsung menyalahkan satu pihak . Dirinya (dewan ) mendesak agar Pemerintah Kota Samarinda mengatasi  permasalahan tersebut. Pemkot harus  mampu menyelesaikan masalah sehingga tidak mengganggu pelaksanaan Unas.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Harimurti.WS menjelaskan adanya keterlambatan dana Bosda maupun Bosnas .

Lambatnya bantuan dana operasional sekolah ( Bosda ) disebabkan pihaknya masih menunggu terbitnya daftar pengajuan anggaran ( DPA)  dari Pemkot, selain itu menunggu peraturan Walikota (Perwali ) untuk mendukung kelancaran dana Bosda 2011. Dianggap sudah tidak ada masalah . Ditempat terpisah Musyahrim mengatakan bahwa dana Bosnas tahun 2011 mencapai Rp.271.749.172.000.- untuk 14 kabupaten kota .Dana Bosnas triwulan pertama sudah disalurkaan keseluruh kas daerah kabupaten kota (19/1/2011) , sesuai ketentuan undang undang bahwa penyaluran dari kas daerah ke masing masing sekolah negeri maupun swasta paling lambat 7 hari setelah dana dimasukkan ke kas daerah namun dari laporan dana tersebut dari berbagai  daerah belum menerima .tapi pihaknya berusaha  agar  persoalan ini bisa diselesaikan . Setelah persoalan dana bosda tersedia namun saat ini seluruh kepala sekolah dibuatnya stress karena harus membuat laporan pengeluaran dana sesuai peruntukannya sedangkan banyak sekolah pinjam uang kepihak ketiga tanpa perjanjian. Kenyataannya walaupun laporan telah diserahkan ke  Dinas Pendidikan Kota Samarinda , dana bosda belum bisa dicairkan, repot deh kata kepala sekolah yang tidak mau di mediakan ………….!!!!!  .